SOREANG, WN.net — Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, meminta pemerintah pusat untuk tidak menaikan premi BPJS. Sebaiknya, kata Dadang Naser, pihak BPJS melunasi dulu untang-utangnya.
“Saya secara tegas tidak setuju dengan rencana kenaikan premi. Silakan bayar dulu utang-utangnya,” kata Bupati, usai pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung, di Soreang, tempo hari.
Menurut Dadang, tunggakan utang BPJS ke Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Bandung tempo hari belum lunas dan cukup besar.
Namun soal tunggakan BPJS ini, Dadang meminta agar ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. “Tempo hari ke RS Ebah (RSUD Majalaya, Red.) saja Rp30 miliar, belum ke Cicalengka dan yang lainnya. Tanyakan saja sudah bayar berapa, tanyakan sendiri ke sana, jangan-jangan sudah dibayar,” ucap Dadang.
Pelayanan BPJS, menurut Dadang Naser, merupakan salah satu pelayanan kesehatan dan merupakan salah satu permasalahan secara mikro yang perlu diselesaikan bersama dengan dewan. Karena itu, pelayanan kesehatan ini harus betul-betul diperhatikan secara baik.
“Saya minta siapa pun yang berobat ke rumah sakit, jangan hanya dilihat masalah BPJS. Layani secara baik, jangan diskriminasi,” tuturnya.
Mengenai utang BPJS, kata Dadang, harus segera diselesaikan, karena itu kebijakan pusat, bukan kebijakan pemerintah daerah.
“Meskipun beban kita memang berat karena selama ini utang BPJS belum dilunasi kepada Rumah Sakit Pemkab Kabupaten Bandung dan rumah sakit lain, tapi pelayanan kesehatan harus tetap diperhatikan pihak rumah sakit,” tuturnya.
“Saya meminta agar tidak ada kenaikan premi BPJS, silakan pengurus BPJS di pusat cari upaya lain. Jangan enak aja menaikin, wah berat. Pelayanan jelek mau naik, ya bereaksi. Kalau pelayanan sudah baik, masyarakat juga mungkin tidak masalah,” harap Dadang.
Saat ini, imbuh Dadang, pelayanan BPJS masih menjadi masalah. Seperti masalah distribusi keuangan, debatable pelayanan juga masih rame, ternasuk masalah pelayanan BPJS kesehatan di perusahaan.
“Di serikat pekerja juga bergejolak. Di desa juga sama bergejolak. Ini harus segera diselesaikan. Jangan memperkeruh situasi. Apalagi situasi politik saat ini, detik-detik menjelang pelantikan presiden yang ingin memperkisruh. Ini negara demokrasi, harusnya kesamaan yang dikedepankan dan perbedaan kita simpan,” papar Dadang.** Deddy R.