WN. net, Bandung – Program Kartu Prakerja bukan Jaminan terhadap penganggur untuk mendapatkan subsidi dari Pemerintah. Demikian kata asisten Menteri Tenaga Kerja, Eva Fatimah, dalam Rakor Teknis Program Persiapan Peluncuran Kartu Prakerja, di Gedung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jawa Barat, Kamis (12/3/2020) siang. Jawa Barat adalah salah satu dari enam rovinsi sebagai lokus meluncurkan kartu tersebut April mendatang. Lima Daerah lainnya, di antaranya proovinsi Kepulauan Riau, jatim, Banten, dan Provinsi Bali.
AKartu Prakerja, menurut Eva, merupakan kartu untuk meningkatkan kompetensi pemegangnya, karena akan mendapatkan pelatihan hingga memperolehh sertifikat kompeten dari lembaga sertifikasi rofesi. “Itulah manfaat kartu Prakerja. Jadi bukan untukmendapatkan subsidi, seperti yang sekarang digadang-gadang,” katanya.
Kuota kartu pra kerja tahun ini, di Indonesiammencapai 2 juta kartu, 1,5 juta dapat diakses melalui internet.
Kementerian Ketenagakerjaan memilih Jawa Barat sebagai salah satu lokus untuk meluncurkan program ini, karena ada beberapa potensi yang mendukungnya, antara lain, jumlah penduduk, jumlah penganggur, dan jumlah industri ya banyak. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, M Ade Afriandi, menyebutkan, kuota kartu prakerja Jawa Barat Sebanyak 90ribu. “Ini melalui data 835 kasus hubungan industri yang terjadi 90 ribu PHK,” ujar Ade, didampingi Sekdisnakertrans Jabar, Agus Hanafiah, kepada wartawan, usai Rakor Teknis Persiapan, Peluncuran kartu Prakerja. Dengan Ade, kartu prakerja merupakan Jaminan Sertifikasi bagi pemiliknya. Sedang untuk Pemerintah, melalui program kartuprakerja Dapat diperoleh data besar oleh. nama berdasarkan alamat. * (ak)
