WN–SOREANG: Rencana pemberlakuan Pengetatan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Bandung mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kabupaten Bandung H Yanto Setianto. Meski sangat setuju atas diberlakukannnya PSBB, namun ia khawatir berdampak terhadap jaring sosial bila semua pergerakan berhenti.
Ketua Komisi C, DPRD Kabupaten Bandung, H Yanto Setianto menilai, pemberlakuan PSBB tentu ada konsekuensi positif dan negatifnya. “Keuntungan dan kerugian diberlakukan PSBB bukan keuntungan finansial dan bukan kerugian margin, tapi dampak positif dan negatifnya,” kata Yanto Setianto, di Ruang Lobi Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (16/4-2020).
Menurut Yanto, dampak positifnya pemberlakuan PSBB penyebaran virus corona akan terhambat dengan tidak beredarnya warga di tempat umum, seperti rumah makan, perkantoran dan tempat umum lainnya.
Sementara kerugian dampak diberlakukan PSBB semua pihak terpaksa menahan diri untuk melakukan aktifitas.
“Misalnya yang membangun rumah atau kegiatan lain dengan jumlah orang banyak terpaksa berhenti, karena berkumpulnya orang akan mengundang reaksi dari penegak hukum untuk kelancaran PSBB,” kata anggota dewan dari Fraksi Golkar ini.
Namun yang dikhawatirkan, imbuh Yanto, justru dengan PSBB ini bila pergerakan semua berhenti, roda perekonomian berhenti, pekerja yang biasanya bekerja berhenti, maka akan berdampak pada jaring sosial.
Karena itu, Yanto berharap, Pemkab Bandung harus segera merealisasikan jaring pengaman nasional bersama pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat juga harus proforsional dalam melakukan pendataan warga terdampak covid 19, mana yang berhak menerima dari provinsi, mana yang bukan.
“Kita juga Kabupaten Bandung sedang mendata ulang sedetil detailnya mana yang berhak menerima, jangan sampai dalam satu keluarga terjadi duplikasi menerima bantuan dari pusat, provinsi dan kabupaten,” paparnya.
Yanto mengatakan, untuk jaring pengaman Pemkab Bandung rencananya akan menganggarkan sekira Rp 200 ribu per keluarga.
“Kalau dikalikan 350 ribu DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), kali berapa bulan sudah berapa miliar anggaran yang harus dikeluarkan. Tapi itu kita tanggulangi dengan adanya program refocusing–memangkas anggaran yang sekiranya tidak terlaksankan, dialihkan kepada jaring pengaman sosial,” ucap Yanto.
Kemudian pembangunan yang tidak menyentuh masyarakat, seperti pembangunan gedung perkantoran, atau tender-tebder besar seperti pembangunan gedung terpadu di skywalk, itu dihentikan dan anggarannya dialihkan kepada pengaman sosial.
“Itu dampak negatifnya, dampak positifnya kita semua tidak ingin tertular. Kalau perekonomian sekarang terpuruk itu bisa tumbuh kembali, kalau nyawa kan tidak hidup kembali. Prinsipnya ke situ saja lah. Keun we ayeuna mah menahan aktivitas, mengurangi pendapatan tapi sehat semuanya, kalau sudah terkena kita semua dapat masalah,” ucapnya.
Yanto menyatakan sangat setuju rencana meberlakukan PSBB di wilayah Kabupaten Bandung. “Untuk mencegah penyebaran covid 19 tidak ada jalan lain selain mengobati dan mengkarantina yang terdampak, dan diam di rumahnya masing-masing, sehingga yang terdampak tidak menularkan pada yang lain dan yang sehat tidak tertular orang yang terkena,” harap Yanto.
Teknis pemberlakuan PSBB, lanjut Yanto, Kominfo sudah merancang pemberlakukan PSBB. Terutama kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Kota Bandung, karena Kota Bandung sudah cukup banyak yang terdampak. Seperti Dayeuhkolot, Margahayu, Bojongsoang, Margaasih, merupakan wilayah yang akan diperketat dalam PSBB.
Yanto juga menyarankan, agar bantuan terdampak wabah covid 19 itu diberikan tidak berbentuk tunai, tapi berbentuk sembako. “Kalau berbentuk tunai maka otomatis akan dibelanjakan dan orang harus ke luar. Kalau banyak warga ke luar dikhawatirkan PSBB bisa gagal,” katanya.
Yang bergerak dan berjuang melayani masyarakat untuk menyebarkan bantuan sembako, tutur Yanto, lebih baik dilakukan oleh pelayan masyarakat, satgas atau brigade yang memberikan langsung kepada masyarakat. “Masyarakat tinggal memanfaatkanya. Kami juga tidak berharap ada yang mencari keuntungan sepihak sebagai jasa pengandaannya, semua pihak harus menyadari,” pinta Yanto. *deddy
