WN–KBB: Sejumlah warga di Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat mendadak ribut. Soalnya bantuan langsung tunai (BLT) pengaman sosial untuk terdampak pandemi covid 19, yang mereka terima itu tidak utuh. Warga juga menilai bantuan yang disalurkan melalui pihak desa itu tidak transfaran.
Belum jelas bantuan yang diributkan warga tersebut bersumber dari mana? Namun menurut warga bantuan ini berasal dari pusat yang diserahkan melalui RT beberapa hari lalu. Bantuan langsung tunai ini, kata warga, mestinya sampai kepada warga yang berhak sebesar Rp 600 ribu, kenyataanya hanya diberikan Rp 140 ribu.
“Kami hanya terima sebesar Rp 140 ribu, tidak tahu sisanya dikemanakan,?” kata salah seorang warga penerima bantuan di Desa Citalem, Selasa (26/5-2020).
Padahal, aku warga yang tidak mau disebutkan namanya itu, saat uang bantuan itu diserahkan, penerima harus didokumentasi, dipoto dengan memperlihatkan nominal uang sebesar Rp 600 ribu. “Kami juga heran saat uang itu diserahkan pihak RT, kami harus dipoto dan harus memperlihatkan uang dengan jumlah Rp 600 ribu, sedangkan yang diterima hanya Rp 140 ribu,” kata warga RT 01, RW 11 ini.
Ternyata kasus ini tidak hanya di RT 01, tapi di RT lain, warga juga mengaku hanya menerima bantuan Rp140 ribu. Bahkan ada yang hanya menerima Rp 100 ribu dan Rp 130 ribu.
Warga mengaku, sempat mepertanyakan hal ini kepada pihk RT namun alasannya tidak jelas.
Warga juga menilai bantuan dampak virus corona di Desa Citalem sepertinya tebang pilih. Banyak keluarga yang mampu, seperti pengusaha malah mendapatkan bantuan, sementara yang jelas harus dibantu justru tidak mendapatkan.
“Banyak warga tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan, seperti di RT 01 ini ma Empeh seorang janda tua, tidak pernah mendapat bantuan apa pun, kecuali bantuan yang seratus empat puluh ribu itu,” kata seorang warga.
Ketua RT 01, RW 11, Desa Citalem, Sopian mengaku, bahwa bantuan sebesar itu merupakan hasil kesepakatan pada rapat bersama RT, RW, yang dipimpimpin kepala desa, di GOR Pasir Paria benerpa waktu lalu.
“Beberapa kali kami diundang rapat ke GOR Pasir Paria, bersama RT dan RW untuk membicarakan bantuan tersebut, kalau ga salah bantuan ini dari Kemensos,” kata Sopian saat dikonfirmasi Selasa (26/5).
Dalam rapat tersebut, kata Sopian, disepakati bantuan dari pusat sebesar Rp 600 ribu itu agar dibagi rata kepada warga yang belum menerima bantuan sama sekali. Tujuannya agar tidak ada kecemburuan bagi warga lain yang belum menerima serta menjaga hal hal yang tidak diinginkan.
“Setelah total bBLT itu dibagi dengan seluruh warga yang belum menerima bantuan di seluruh Desa Citalem, jatuhnya hanya sebesar Rp 120 ribu per KK, tadinya kami minta supaya dinaikkan nilainya sebesar Rp 150 ribu. Dan hasil kebijaksanaan akhirnya diputuskan Rp 140 ribu dan keputusan itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Sopian.
Sopian juga membenarkan bahwa saat menyerahkan bantuan kepada warga didokomentasi (dipoto) dengan memperlihatkan nilai uang Rp 600 ribu.
“Itu hanya simbolis saja untuk laporan,” jawabnya.
Untuk RT 01, aku Sopian, jumlah penerima bantuan langsung tunai ini hanya enam orang. Namun setelah dibagi rata dengan warga yang belum menerima bantuan sama sekali, jumlahnya menjadi 31 orang (KK), dengan nilai bantuan sebesar Rp140 ribu pe KK.
“Kalau jumlah seluruh desa yang menerima bantuan tidak tahu persis, tapi kalau ga salah ya ada sekitar 300 KK, sedangkan yang belum menerima sama sekali di Desa Citalem ini ada ribuan. Akhirnya dalam rapat diputuskan agar yang tidak menerima sama sekali juga kebagian. Batuan ini melalui desa dan dari desa ke RW, kemudian diserahkan lagi melalui RT,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Desa Citalem Mauludin Sopian ketika dihubungi Selasa siang, sedang tidak ada di Kantor Desa. Menurut staf desa, dia baru saja pergi. “Pak Kades sedang pergi , ga tahu tadi teh mau pergi ke Batujajar atau ke Bandung,” kata salah seorang pegawai desa.
Begitu juga Sekertaris Desa, saat itu sedang tidak ada di tempat. Dia, katanya, sedang pergi berobat. *Deddy
